Telan Dana Ratusan Juta, Pembangunan MCK Desa Lepar Samura Dituding Tak Rasional

KARO - Pembangunan tiga unit tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yang menggunakan dana desa (DD) 2024 dituding tidak rasional atau tak masuk akal.

Pasalnya, satu unit bangunan berukuran 2, 5 x 1, 25 meter menelan biaya yang fantastis sekitar Rp.103 juta lebih. Sementara 2 bangunan lainnya yang disatukan berukuran 6 x 3, 5 meter juga menelan biaya Rp.145 juta.

Baca juga: Tingkatkan Imunitas WBP, Lapas Permisan Kembali Bagikan Wedang Empon Empon

Menurut salah seorang warga setempat yang mengaku bermarga Ginting (50), Kamis (05/11-2024) menyebut jika bangunan MCK bersumber dari dana desa (DD) sangat tidak masuk akal.

Baca juga: Tepat Waktu Bayar Iuran JKN dan Jumlah, Pemerintah Kabupaten Samosir Terima Penghargaan Dari BPJS Kesehatan

"Yah, kami warga disini saja tidak dilibatkan. Pembangunan itu dikasih ke pihak ketiga. Sepengetahuanku, hanya ada tiga orang tukang yang bekerja, " ujarnya.

Sementara berdasarkan laporan yang disampaikan warga. Rencana anggaran biaya (RAB) tiga unit bangunan MCK yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah terlalu besar. 

Baca juga: Bapas Nusakambangan Kemenkumham Jawa Tengah Laksanakan Olahraga Bersama

"Coba saja kita hitung, berapa harga per meter bangunannya itu yang dibuat kepala desa. Ini patut dipertanyakan, bisa juga ada mark up harga bahan material. Karena warga desa tidak dilibatkan, " pungkasnya.

Dikatakannya, ukuran bangunan MCK prosesnya tanpa melalui musyawarah dengan warga. Tim pelaksana kegiatan (TPK) desa saja tidak diketahui.

Baca juga: Wujudkan Pelayanan Kesehatan di Samosir, Bupati Vandiko Kunjungan Kerja ke Susteran Elisabet Medan

Sementara, Kepala Desa Lepar Samura, Rio Karo Sekali saat dikonfirmasi, Kamis (05/11-2024) melalui pesan singkat WhatsApp sekira pukul 17:25 WIB mengatakan anggaran bangunan MCK  yang besar dikarenakan adanya program padat karya tunai.

"Benar buk. Karna program pemerintah tentang padat karya tunai, di mana salah satunya berisi upah pekerja minimal 50?ri total pekerjaan. Jadi untuk pembangunan penganggaran jadi membengkak, " tulisnya singkat.

Baca juga: Ikatan Bidan  Indonesia  Sambut KN Melalui Peningkatan Kemampuan Bidan

(Anita Theresia Manua)